SINAR BINTANG, TASIKMALAYA — Penanganan dugaan kegiatan pertambangan bentonit tanpa izin di Jalan Raya Pamijahan, Desa Hegarwangi, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, memasuki babak baru.
Dewan Pengurus Pusat Gerakan Ajengan Muda (DPP GAM) meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan adanya keterkaitan sejumlah pihak dalam aktivitas tersebut, termasuk dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Tasikmalaya serta kemungkinan keterkaitan PT Sinergi Sinar Sejahtera asal Cirebon.
Sebelumnya, DPP GAM secara resmi telah menyampaikan surat pengaduan tertanggal 22 September 2026 kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tasikmalaya. Pengaduan tersebut, menurut GAM, didasarkan pada hasil investigasi lapangan, dokumentasi kegiatan per 21 Juni 2026, serta informasi dan laporan masyarakat setempat.
Wakil Ketua I DPP GAM, Fiki Ardiansyah, S.Pd., M.I.Kom., menyatakan bahwa penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk memastikan legalitas kegiatan yang berlangsung di lokasi.
Selain memeriksa perizinan dan legalitas kegiatan pertambangan, GAM meminta penyidik mendalami dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian yang namanya disebut dalam pengaduan tersebut. GAM juga meminta penyidik menelusuri apakah PT Sinergi Sinar Sejahtera memiliki keterkaitan dalam pengelolaan, penampungan, pengangkutan, maupun transaksi material bentonit yang diduga berasal dari lokasi tersebut.
Permintaan penyelidikan itu tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu. Status dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan hasil proses penegakan hukum.
Modus “Pemerataan Lahan” dan Legalitas Pertambangan Dipertanyakan
Salah satu hal yang menjadi perhatian GAM adalah adanya dugaan bahwa aktivitas penggalian dilakukan dengan dalih “pemerataan lahan” (land leveling).
GAM berpandangan bahwa apabila kegiatan di lapangan secara faktual telah memenuhi unsur kegiatan pertambangan—antara lain berupa penggalian atau pengambilan mineral secara sistematis, penumpukan material, pemuatan dan pengangkutan secara berulang, serta pemanfaatan atau transaksi material berdasarkan volume maupun tonase—maka aparat penegak hukum dan instansi teknis perlu memeriksa kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
Bentonit sendiri termasuk dalam golongan mineral bukan logam. Karena itu, legalitas pengusahaan bentonit perlu dinilai berdasarkan jenis komoditas, tahapan kegiatan, wilayah pertambangan, serta perizinan berusaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Keberadaan ketentuan tata ruang yang memungkinkan kegiatan pertambangan pada suatu wilayah tidak dengan sendirinya menggantikan kewajiban pemenuhan perizinan berusaha di bidang pertambangan sesuai dengan jenis komoditas dan kegiatan yang dilakukan.
Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024–2044 perlu dibaca bersama dengan ketentuan perizinan pertambangan yang berlaku.
Karena itu, GAM meminta instansi berwenang memastikan apakah kegiatan pengambilan bentonit di lokasi tersebut telah memiliki dasar perizinan yang sesuai atau justru memenuhi unsur kegiatan pertambangan tanpa izin.
Ketentuan Pidana Pertambangan yang Perlu Didalami
Apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti adanya kegiatan pertambangan tanpa izin maupun pengangkutan, penampungan, pemanfaatan, pengolahan atau penjualan mineral yang berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin, aparat penegak hukum dapat mendalami penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, dengan memperhatikan pula ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
1. Dugaan Penambangan Tanpa Izin
Pasal 158 UU Minerba pada pokoknya mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa perizinan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerapan pasal tersebut terhadap kegiatan di Desa Hegarwangi tentunya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan mengenai bentuk kegiatan yang sebenarnya terjadi, jenis komoditas yang ditambang, pihak yang melakukan kegiatan, serta keberadaan dan kesesuaian perizinannya.
2. Dugaan Penampungan, Pengangkutan, Pemanfaatan, dan Penjualan Mineral
Selain pihak yang melakukan penambangan, penyidik juga dapat mendalami rantai distribusi material.
Pasal 161 UU Minerba pada pokoknya mengatur pertanggungjawaban terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan maupun penjualan mineral atau batubara yang sumbernya tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana ditentukan undang-undang.
Atas dasar itu, GAM meminta penyidik menelusuri asal-usul material bentonit, pihak yang melakukan pengangkutan, lokasi tujuan material, pihak yang menerima atau menampung, dokumen transaksi, pembayaran, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.
Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah kegiatan yang dipersoalkan hanya melibatkan pihak yang melakukan penggalian di lapangan atau terdapat rantai usaha yang lebih luas.
3. Pertanggungjawaban Korporasi
Apabila berdasarkan penyidikan ditemukan bukti bahwa suatu tindak pidana pertambangan dilakukan oleh, untuk, atau melibatkan badan hukum/korporasi sesuai unsur yang ditentukan undang-undang, penyidik juga dapat mendalami ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk ketentuan dalam Pasal 163 UU Minerba.
Karena itu, keterkaitan perusahaan yang disebut dalam pengaduan GAM perlu terlebih dahulu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, hubungan kontraktual, aliran transaksi, penguasaan atau penerimaan material, serta alat bukti lainnya.
Penyebutan nama perusahaan dalam pengaduan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindak pidana.
Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat Perlu Diperiksa Terpisah
DPP GAM juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian diperiksa secara objektif dan tidak berhenti pada pemeriksaan legalitas kegiatan pertambangan semata.
Menurut GAM, penyidik dan fungsi pengawasan internal Polri perlu memastikan apakah terdapat hubungan antara oknum yang disebut dalam pengaduan dengan pihak yang melakukan kegiatan di lapangan, termasuk apakah terdapat tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan atau perlindungan terhadap kegiatan yang diduga melanggar hukum.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti mengenai penerimaan uang atau keuntungan, pemerasan, suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan pidana lainnya, penerapan ketentuan hukumnya harus disesuaikan dengan unsur perbuatan yang benar-benar terbukti.
Karena masing-masing tindak pidana memiliki unsur yang berbeda, dugaan pemerasan, suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan tidak dapat serta-merta ditempatkan dalam satu ketentuan pidana tanpa terlebih dahulu melihat fakta dan alat bukti yang ditemukan penyidik.
Selain aspek pidana, dugaan keterlibatan anggota Polri juga dapat diperiksa dari aspek etik berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut antara lain mengatur kewajiban anggota Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural serta berbagai larangan etik bagi anggota Polri. Ada atau tidaknya pelanggaran serta jenis sanksi yang dapat dikenakan harus ditentukan melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku di lingkungan Polri.
GAM Minta Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh
DPP GAM menegaskan bahwa pengaduan yang disampaikan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).
Karena itu, GAM meminta Polres Tasikmalaya maupun Polda Jawa Barat menangani pengaduan tersebut secara objektif, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan dinilai perlu mencakup legalitas kegiatan pertambangan, asal dan tujuan material bentonit, pihak yang melakukan penggalian dan pengangkutan, pihak yang menerima atau membeli material, dokumen transaksi, aliran pembayaran, serta dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut dalam pengaduan.
GAM juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum aparat diperiksa secara independen melalui mekanisme pidana maupun etik apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Pada saat yang sama, DPP GAM membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan, termasuk oknum anggota kepolisian yang bersangkutan, manajemen PT Sinergi Sinar Sejahtera, pemilik atau pengelola lahan, serta instansi teknis terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab.
Hingga adanya hasil penyelidikan atau penyidikan dari aparat berwenang, seluruh dugaan yang disampaikan dalam pengaduan tersebut harus dipandang sebagai informasi yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
DPP GAM berharap penanganan perkara dilakukan secara terbuka sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor pertambangan."Ujarnya
Red.(Bas).
Social Plugin