Sinar Bintang My Id kota Tasik- Polemik Tunjangan Hari Raya (THR) di Kota Tasikmalaya tidak boleh dibaca sebagai sekadar keterlambatan pembayaran hak aparatur., Dugaan rapuhnya tata kelola keuangan daerah menjadi sorotan hilangnya kepercayaan publik. Senin 24/03/2026.
Ketua SAPMA PP kota Tasik, Muamar Khadapi, S,Pd angkat suara,"THR adalah kewajiban rutin, dan tunjangan itu datang setiap tahun, seharusnya Pemkot dapat dipenuhi tanpa drama., Namun ketika fakta pemerintah daerah dugaan gagal membayarnya secara utuh dan tepat waktu, publik berhak patut curiga: ada yang salah kah, atau kesengajaan dan kesalahan itu disengaja secara struktural.
Selain itu, Jika ditarik ke hulu, kinerja Badan Pendapatan Daerah selaku Lembaga memegang peran vital dalam pengumpul pendapatan daerah. Apakah pendapatan pajak tidak optimal atau dugaan target tidak tercapai secara maksimal, dan fondasi APBD dugaan terjadinya kebocoran sistem yang rapuh.
Kelemahan di sektor pendapatan menciptakan efek domino, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kemudian dipaksa mengelola kas dalam kondisi terbatas. Likuiditas terganggu, prioritas belanja tergeser, dan pada akhirnya THR menjadi korban yang paling nyata dirasakan, Namun di titik ini, persoalan tidak lagi sekadar teknis—ia berubah menjadi krisis kepercayaan."Tegasnya.
Di sisi lain, perencanaan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya patut dievaluasi secara menyeluruh. THR sebagai belanja wajib seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama., Jika kewajiban dasar ini saja terganggu, maka muncul pertanyaan besar: bagaimana sebenarnya struktur prioritas anggaran disusun? Apakah belanja lain yang kurang mendesak justru didahulukan,
"Ujar Muamar khadapi.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab.
Rangkaian ini mengarah pada satu kesimpulan: apa yang terjadi di Kota Tasikmalaya bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi indikasi kegagalan tata kelola secara menyeluruh.
"Tanggung jawab tertinggi tetap berada pada kepemimpinan daerah, yakni Viman Alfarizi Ramadhan. Dalam situasi krisis, yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, tetapi keberanian untuk membuka seluruh data, mengevaluasi kebijakan secara total, dan memastikan tidak ada ruang gelap dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di titik inilah publik mulai melihat bahwa polemik THR bukan sekadar soal hak ASN yang tertunda. Ia adalah pintu masuk untuk membongkar dugaan persoalan yang lebih besar bahkan berpotensi mengarah pada penyimpangan jika tidak segera diaudit dengan secara menyeluruh."Tegasnya.
Muamar Khadapi berharap," KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk turun mengaudit keuangan daerah secara bersih dan akuntabel.
KPK tidak ada yang perlu ditakutkan, sekecil apa pun jika ada penyimpangan maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, Kota Tasikmalaya tidak boleh dibiarkan berjalan dalam bayang-bayang ketidakjelasan,"Pungkas Muamar Khadapi,S.Pd
Ketua Cabang SAPMA PP Kota Tasikmalaya.
Red(Bas).
Social Plugin