Sinar Bintang Id, Kota Tasikmalaya – Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tasikmalaya, Arip Ripandi, S.Pd.I., M.Pd., yang juga praktisi pendidikan, menyoroti kurangnya perhatian serius pemerintah daerah terhadap posisi Tasikmalaya sebagai kota pendidikan. Ia mendesak Wali Kota dan DPRD, khususnya Komisi IV, agar segera merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Arip menilai bahwa kebijakan pendidikan akhir-akhir ini berdampak negatif pada eksistensi sekolah swasta. Salah satu penyebabnya adalah rasio rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri yang mencapai hingga 50 rombel. Kondisi ini membuat banyak sekolah swasta tersingkir, terbukti dari hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini yang minim menampung siswa ke sekolah non-negeri.
“Pemerintah dan legislator harus memiliki ide-ide konkret agar sekolah swasta bisa kembali eksis. Jika tidak ada langkah nyata, sekolah swasta akan semakin terpinggirkan,” ujar Arip Ripandi kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
Lebih lanjut, Arip mendorong agar Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya diaktifkan kembali. Menurutnya, Dewan Pendidikan berperan penting sebagai institusi pendamping sekaligus kontrol terhadap jalannya pendidikan. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis kepala sekolah, madrasah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan stakeholder lainnya.
“Dewan Pendidikan harus hadir kembali sebagai lembaga yang memandu jalannya pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan seharusnya lahir dari hasil riset dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak,” tegasnya.
Sebagai praktisi pendidikan, Arip menilai bahwa visi Tasikmalaya sebagai kota pendidikan tidak akan tercapai jika pemerintah hanya fokus pada sekolah negeri. Menurutnya, keberadaan sekolah swasta sangat penting untuk mendukung pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
“Jika sekolah swasta terus melemah akibat kebijakan yang kurang berpihak, maka kualitas pendidikan kita secara keseluruhan juga akan terpengaruh. Pemerintah perlu merancang regulasi yang adil bagi semua pihak,” jelas Arip.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat. Arip berharap Wali Kota Tasikmalaya dapat lebih responsif dalam menangani isu-isu pendidikan ini.
“Harapan kami, Wali Kota bersama legislatif dapat duduk bersama menyusun kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Pendidikan negeri penting, tetapi pendidikan swasta juga harus dijaga agar tetap berkontribusi,” pungkasnya.
Social Plugin