Di tengah kualitas pendidikan yang masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, pemangkasan anggaran ini semakin memperburuk keadaan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas, tenaga pengajar belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, sementara biaya pendidikan tinggi semakin tidak terjangkau akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus melonjak.
“Pemangkasan anggaran pendidikan bukan sekadar salah urus, tetapi kebijakan yang menghancurkan generasi penerus bangsa. Negara justru melanggengkan kebodohan dengan membiarkan rakyatnya tetap terjebak dalam keterbelakangan. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang masa depan Indonesia jika pendidikan justru dijadikan korban?” tegas Arip Muztabasani, Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara.
Kritik Keras: Negara Gagal, Pendidikan Dikorbankan,Pemangkasan anggaran ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Dengan pemotongan ini, negara telah gagal menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.
Konsekuensi dari kebijakan ini sangat nyata:
Kesenjangan pendidikan semakin melebar. Sekolah di kota besar masih mendapatkan fasilitas memadai, sementara di pelosok negeri, ribuan siswa harus belajar dalam kondisi yang tidak layak.
Beban mahasiswa semakin berat. Kenaikan UKT yang tidak terkontrol semakin menjauhkan pendidikan tinggi dari rakyat miskin.
Kesejahteraan tenaga pendidik semakin terabaikan. Guru honorer dan dosen di kampus swasta semakin sulit mendapatkan penghidupan yang layak.
Penurunan kualitas pendidikan. Minimnya investasi dalam pendidikan akan berdampak langsung pada buruknya kualitas lulusan dan semakin jauhnya Indonesia dari daya saing global.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya dunia pendidikan yang akan runtuh, tetapi masa depan Indonesia juga akan semakin terpuruk dalam keterbelakangan.
Tuntutan BEM PTNU Se-Nusantara
"BEM PTNU se-Nusantara dengan tegas menuntut pemerintah untuk:
Mengembalikan dan meningkatkan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi agar akses dan kualitas pendidikan tidak semakin memburuk.
Menghentikan komersialisasi pendidikan, termasuk menekan kenaikan UKT yang semakin tidak terkendali.
Menjamin pemerataan pendidikan, terutama di daerah tertinggal yang masih kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar.
Meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, terutama tenaga pendidik honorer yang selama ini diabaikan.
Melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam pengambilan kebijakan pendidikan, agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada kepentingan elite.
Jangan Biarkan Negara Membodohi Rakyatnya!
Pendidikan adalah hak fundamental dan kunci utama kemajuan bangsa. Jika pemerintah tetap memangkas anggarannya, ini bukan hanya kebijakan yang salah, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Pemangkasan ini adalah strategi terselubung untuk menciptakan generasi yang lemah, tidak kritis, dan mudah dikendalikan.
“Jika suara mahasiswa tidak didengar, maka gerakan perlawanan akan semakin besar. Kami tidak akan tinggal diam ketika hak rakyat diinjak-injak!” tutup Arip Muztabasani, Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara.,Hidup Mahasiswa! Hidup Pendidikan! Hidup Rakyat Indonesia!.***
Red.(Bas).
Social Plugin